POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU :  Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo, terkait rencana pengelolaan parkir yang perlu diperhatikan oleh OPD terkait adalah mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan program-program pemerintah daerah tersebut. 

Masih menurut Sujarwo, kebijakan yang diterapkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jika memang ada aturan yang mengatur parkir, maka harus jelas mekanismenya agar dapat memberikan kontribusi bagi daerah. Masyarakat yang datang berbelanja juga seharusnya sudah menyiapkan anggaran, sehingga tidak perlu diperdebatkan,” ujarnya belum lama di kantor DPRD Berau. 

Ia juga menyoroti keterbatasan personel di Dinas Perhubungan yang bertugas dalam pengelolaan parkir dan transportasi. “Dinas Perhubungan tentu memiliki kewenangan dalam mengatur parkir, tetapi dengan keterbatasan SDM, perlu ada upaya maksimal agar program ini berjalan efektif,” tambahnya. 

Lebih lanjut, Sujarwo menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.

“Kami di DPRD tidak bisa langsung mengambil keputusan sendiri, karena ada 30 anggota dewan dengan pandangan yang berbeda. Aspirasi warga harus menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan ditetapkan,” tegasnya. 

Ia berharap setiap program yang dilaksanakan pemerintah daerah tidak hanya sekadar berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (sep/FN/Advertorial)